-->

Header Menu

Rapat Pleno PBNU, Kyai Said Senggol pengakuan Bendera Tauhid sampai RUU Pesantren

author photo 22.9.19





Baca Juga






KH Said Aqil Sirodj. (Foto: istimewa)
Warta Sunda - Pengurus Besar Nahdlatul Ulma (PBNU) menggelar Rapat Pleno 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin 2 di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, yang berlangsung dari tanggal 20 sampai 22 September.

Aktifitas yang dihadiri semua pengurus NU di tingkat pusat dan menyertakan pengurus lembaga dan banom NU ini dimaksudkan untuk membicarakan persiapan Muktamar NU ke 34 pada 2020 yang akan datang.

Ketum PBNU KH Said Aqil Sirodj berkesempatan memberikan sambutan dalam pembukaan Rapat Pleno 2019 tersebut, Jum'at (20/09/2019).

Dalam sambutannya, Kyai Said Menyenggol Perkara pembakaran bendera HTI oleh member Banser di Garut. Lantas, pada akhir Oktober 2018, kantor PBNU didemo oleh kumpulan massa yang memprotes pembakaran bendera HTI dan menyebutnya selaku bendera tauhid.

"Alhamdulillah kantor PBNU dilindungi Allah, massa bubar tanpa aksi anarkis," ucap Kyai Said.

Kecuali itu, Kyai Said juga Menyenggol RUU Pesantren dan menilai perlunya UU tersebut. "Untuk itu NU mendesak DPR supaya mengesahkannya dalam Rapat Paripurna akhir September tahun sekarang," tandas Kyai Said.

Berikut sambutan Kyai Said selengkapnya:




السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا الى يوم النهضة، اما بعد.




Pejabat Ra’is Am beserta barisan Syuriah, Pengurus Harian beserta semua barisan Tanfidziah, para Mustasyar dan pimpinan Lembaga dan Banom NU, Shohibul Ma’had KH Abun Bunyamin, Gubernur dan Pejabat Daerah, hadirin hadirat yang berbahagia.


Alhamdulillah, semenjak diberi mandat oleh Muktamar NU ke-33 di Jombang Jawa Timur, saya sebagai mandataris Muktamar beserta semua barisan PBNU masih diberi power untuk menjalankan mandat organisasi sampai waktu ini. Alhamdulillah, di tengah situasi nasional yang dinamis, di tengah deraan isu dan fitnah yang menerpa NU dan PBNU, kita selaku jamâ’ah dan jam’iyah tetap berdiri dan makin kokoh. Konsolidasi melalui kaderisasi terus berjalan. MKNU sudah dijalankan sampai ke tingkat bawah, dari PW, PC, sampai banom. Melalui kaderisasi, NU melahirkan kader-kader pembela amaliah, fikrah, dan harakah Ahlussunnah Waljama’ah An-Nahdliyah ditengah gelombang pasang radikalisme Islam yang membentang di depan mata. Gelombang pasang ini menemukan Kesempatan Emas pada Pilkada DKI 2017. Para penyokong formalisme Islam menunggangi Pilkada DKI untuk melaksanakan konsolidasi politik. 


Kemenangan dalam Pilkada DKI melambungkan aktor-aktor Islam politik ke panggung publik. Sentimen Islam politik menguat. Model Pilkada DKI hendak dioper ke perhelatan politik lain dalam skala lebih luas. Mencegah gelombang pasang Islam trans-nasional yang lebih besar, Pemerintah mencabut legalitas HTI dan memberi intimidasi politis ke pimpinan FPI. NU menyokong langkah Pemerintah mencegah HTI. Konsekuensinya, NU sesudah itu memperoleh intimidasi balik dari usaha pendiskreditan NU dalam Perkara pembakaran bendera HTI oleh member Banser di Garut. Pada akhir Oktober 2018, kantor PBNU didemo oleh kumpulan massa yang memprotes pembakaran bendera HTI dan menyebutnya selaku bendera tauhid. Alhamdulillah kantor PBNU dilindungi Allah, massa bubar tanpa aksi anarkis. 


Hikmah terbesar dari intimidasi kubu eksternal ialah konsolidasi internal NU yang makin kokoh. Nahdliyin bersatu berhadapan dengan rongrongan pengusung ideologi khilafah dan pendukungnya. 


Hadlirin hadlirat yang berbahagia.


NU bukan organisasi politik yang terlibat dalam politik praktis. Tetapi, bukan artinya NU apolitis. Politik bagi NU ialah politik kebangsaan yaitu siyâsah ‘ulya untuk mengokohkan pilar-pilar dan konsensus kebangsaan sebagaimana dimandatkan dalam Muktamar NU tahun 1984 dan 1989. Keterlibatan NU dan Nahdliyin dalam Pemilihan Umum 2019 ialah wujud nyata partisipasi masyarakat bangsa untuk membela mu’âhadah wathaniyah yang wajib dipertahankan sampai kapan pun.


Hadlirin hadlirat yang terhormat. 


Dalam proses legislasi yang tengah berlangsung waktu ini, NU menyampaikan apresiasi kepada rampungnya RUU KUHP yang proses penggodokannya telah dikerjakan semenjak tahun 1968. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, RUU KUHP karya anak bangsa ini boleh dibilang memenuhi kebutuhan hukum nasional yang mencerminkan watak dan kepribadian warga dan bangsa Indonesia. NU menyambut dengan rasa syukur planning pengesahannya dalam Rapat Paripurna DPR akhir September ini.


Terkait RUU Pesantren, NU Penting menekankan. Bahwa Ada 5 unsur pokok untuk dapat dikategorikan selaku pesantren. Yaitu kyai, santri, masjid/musholla, pondokan/asrama dan kitab kuning. Kurang 1 unsur saja, makna pesantren akan teredusir. Tanpa kitab kuning, pesantren tidak dapat mengemban risalah kenabian. Kecuali itu, dalam pandangan NU, RUU Pesantren yang ada waktu ini sudah mengakomodasi keragaman pesantren yang ada di Indonesia, tapi tetap mencerminkan kepribadin dan jati diri pesantren. Untuk itu NU mendesak DPR supaya mengesahkannya dalam Rapat Paripurna akhir September tahun sekarang.


Spesial soal RUU Pertanahan. NU melihat, UU Pertanahan yang tengah dibentuk wajib menjawab problem akut di bidang pertanahan, yaitu ketimpangan kepemilikan tanah, konflik agraria yg meluas, dan alih fungsi lahan pertanian. 3 masalah mendasar tersebut memberi Sumbangsih signifikan atas terjadinya kemiskinan struktural dan kerusakan ekologis yang serius. Tetapi RUU Pertanahan yang sekarang dibicarakan masih belum mempertunjukkan peta jalan mengatasi problem akut tersebut. Butuh waktu membahasnya, sehingga tidak Penting dipaksakan untuk disahkan waktu ini. 


Hadlirin hadlirat yang berbahagia.


Di tengah suhu dan dinamika politik yang hangat, PBNU tidak pernah meninggalkan tugas Intinya yaitu menjalankan mandat Muktamar NU ke-33 di Jombang yang dituangkan dalam 3 program Inti: pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam bidang pendidikan, NU sudah mendirikan 31 Universitas NU (UNU). Di bawah LP Ma’arif, NU mengelola 20.138 sekolah dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Di bidang kesehatan, NU sudah mendirikan dan mengelola 7 Hospital NU yang tersebar di sejumlah daerah yaitu 2 RS di Surabaya dan berikutnya masing-masing ialah Sidoarjo, Tuban, Jombang, Demak, dan Ponorogo. Di bidang ekonomi, NU sudah merintis pemberdayaan ekonomi melalui aktifitas penguatan ekonomi masyarakat.


PBNU juga sudah menuntaskan sengketa aset NU dalam wujud tanah yang lama terbengkelai yaitu di Pacet Cianjur Jawa Barat, di Grogol Slipi Jakarta Barat, dan di Kawi-Kawi Jakarta Pusat. PBNU juga sudah selesai mengawal pembangunan Gedung PBNU 2 di Jl. Taman Amir Hamzah, Matraman, Jaktim. Gedung UNUSIA, yang diinginkan jadi benchmark pengembangan UNU, alhamdulullah sudah dibangun dan masuk tahap finishing di Parung, Bogor. PBNU juga sudah berbelanja tanah persis di belakang kantor PBNU selaku tambahan aset untuk memperluas arena aktifitas NU. 


Semua capaian ini tidak lepas dari ma’unah dan taufiq Allah serta sokongan semua barisan PBNU, lembaga dan banom, Nahdliyin dan semua simpatisan NU. Ke semua pihak yang berjasa, kami haturkan jazakumullah khairal jaza. 


Hadlirin hadlirat yang berbahagia.


Selaku penutup, saya menyampaikan firman Allah:



ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا




Dan janganlah engkau ikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta jaminan jawabnya (Al-Isra 36). 


شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح، والله الموفق إلى أقوم الطريق



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



Purwakarta, 20 September 2019.
[Warta Sunda/gg]











Source link

This post have 0 komentar

Terima kasih kunjungannya, silahkan berkomentar...
:) :( hihi :-) :D =D :-d ;( ;-( @-) :P :o -_- (o) :p :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (y) (f) x-) (k) (h) cheer lol rock angry @@ :ng pin poop :* :v 100

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement