-->

Type something and hit enter

By On
HTI bersembunyi di balik bendera tauhid. Foto: Istimewa.

Oleh KH. Imam Jazuli Lc., MA

Warta Sunda - Sebagaimana yang mafhum dipahami, Hizbu Tahrir Internasional (HTI) ialah organisasi politik pan-Islamis yang didirikan legal antara bulan November 1952 dan awal 1953 di Yerusalem.

Menurut Michael. R. Fischbach, pendirian Hizbut Tahrir Hadir bersamaan dengan lahirnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ia lahir dari ide Taqiuddin al-Nabhani yang berusaha merevolusi sistem politik semua negera di dunia.

Organisasi ini mengakui "ideologinya selaku ideologi Islam-kaffah". Di antara target besarnya ialah membentuk "Khilafah Islam" atau negara Islam, sebab perintah/kewajiban, khususnya dalam rangka memenuhi Ajakan Allah dalam QS. Ali Imran, 104: “Hendaklah ada di antara Anda semua segolongan ummat.”

Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah sudah memerintahkan ummat Islam supaya di antara mereka ada suatu jemaah (kubu) yang terorganisasi. Kubu ini mempunyai 2 tugas: (1) mengajak pada al-Khayr, ialah mengajak pada al-Islâm; (2) memerintahkan kebajikan (melakukan syariat) dan melarang kemungkaran (melarang pelanggaran kepada syariat).

Hujjah HTI selanjutnya ialah: “Siapa saja yang tidak mengambil keputusan perkara menurut apa yang Allah turunkan, mereka itu ialah orang-orang yang kafir.” (QS al-Maidah, 44).

Sementara Kekhalifahan baru yang diidamkan tersebut punya jargon untuk terwujudnya persatuan perkumpulan Muslim (Ummah) dalam negara Islam kesatuan (bukan federal) dari negara-negara kebanyakan Muslim. Mulai dari Maroko di Afrika Utara ke Filipina selatan di Asia Tenggara.

Negara yang diusulkan akan menegakkan hukum Syariah Islam, kembali ke "tempat yang selayaknya selaku negara ke-1 di dunia", dan membawa "dakwah Islam" ke semua dunia.

Sebab itu, bagi mereka seluruh mabda’ (ideologi) selain Islam, seperti kapitalisme dan sosialisme (termasuk di dalamnya komunisme), tidak lain Adalah ideologi-ideologi destruktif dan bertentangan dengan fitrah kemanusiaan.

Berikut ini, beberapa kritik atas ideologi atau dalil/hujjah HTI;

Ke-1, menurut al-Imam al-Wahidi an-Naisaburi, dalam bukunya Asbabu Nuzul, ayat diatas, sama sekali tidak terkait dengan politik, apalagi perintah mendirikan negara Islam (Khilafah), tetapi murni anjuran untuk berdakwah, supaya saban orang memperoleh hidayah-islam.

Menurut dia, hadis ini terkait dengan perintah pada kebaikan, dan pencegahan pada kemungkaran. Imam Ahmad menjelaskan, sudah menceritakan untuk kami Sulaiman Al-Hasyimi, sudah menceritakan untuk kami Ismail ibnu Ja’far, sudah menceritakan kepadaku Amr ibnu Abu Amr, dari Abdullah ibnu Abdur Rahman Al-Asyhal, dari Huzaifah ibnul Yaman, bahwa Nabi pernah bersabda: Untuk Rabb yang jiwaku Ada di dalam genggaman kekuasaan-Nya, Anda semua sungguh-sungguh wajib memerintahkan untuk kebajikan dan mencegah perbuatan mungkar."(Cairo: Nasyr City, Muasasah Halabi, 1967, h. 1388).

Ke-2, yang jadi titik poin pada QS. al-Maidah, 44 diatas ialah kata man lam yahkum (tidak memutus suatu perintah). Kata yahkum, terambil dari akar kata hakama, yang artinya menghalangi. Seperti hukum yang berfungsi menghalangi terjadinya kefasadan, keburukan, penganiayaan dan juga ketidak adilan.

Biasanya fungsi ini disebut selaku hakim. Yang Penting dicatat ialah, semua firman Allah dan Sabda Rasulallah, bersifat Muhkam. Allah berfirman; Kitabun uhkimat ayatuhu (Q.S. Hud, 1). Dalam terminilogi fiqih, hukum biasanya diartikan selaku perintah dan larangan, seperti kewajiban shalat, berpuasa, zakat, haji dan larangan mencuri, berzina, menikahi wanita tertentu dan lain sebagainya.

Biasanya kata muhkam, ayat yang ditandai dengan terang, lagi tegas maknanya dan tidak memerlukan penjelasan lain di luar dirinya. Kecuali itu, kata ini sering disandingkan dengan lawan katanya; Mutasyabih (yang masih samar).

Sebab itu, ditelisik dari sini, ayat ini terasa amat jauh, kalau terpaksa ditarik dengan perintah pendirian negara Islam (Khilafah). Apalagi, Abu Hurairah ra., menerangkan asbabul nuzul ayat tersebut terkait dengan pembiaran kepada orang Yahudi yang berzina. Az-Zuhri mengumumkan, “Sudah sampai untuk kami bahwa QS al-Maidah ayat 44 ini turun untuk mereka. Nabi saw., juga termasuk dari mereka (maksudnya ar-nabiyyun al-ladzina aslamu).” (HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Jarir).

Dalam ayat sebelumnya, Allah Swt. mencela kaum Yahudi yang berpaling dari Taurat. Kerana tingkah-laku tersebut, mereka dinyatakan bukan bagian dari kaum beriman (ayat 43). (Al-Jazairi, Aysâr at-Tafâsîr li Kalâm, Nahr al-Khair, 1993, h. 635 dan As-Suyuti, Ad-Durr al-Mantsûr, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990, h. 506)

Ketiga, kalau perintah berdakwah, amar-ma'ruf, nahi mungkar, sebagaimana tersurat pada ali-Imran, 104, diatas diantaranya wajib ditempuh, terlebih dulu dengan mendirikan negara Islam (Khilafah), maka pengambilan hukum (istimbat) ini bersifat sangkaan (tsubut dilalah)).

Dalam bahasa Immanuel Kant, ia cuma hepotesa-fiktif, yang bersifat imperatif hipotetis. Para ahli Ushul-Fiqh Memperingatkan, jangan sampai memahami teks/lafazd yang Am (umum), padahal maksudnya ialah Khas (spesial), atau sebaliknya, atau Muqayyad, padahal maskudnya Mutlaq, atau Manthuq dan Mafhum-nya berseberangan dan lain-lain, sehingga menimbulkan kerancauan.

Jumhur ulama setuju, kewajiban pokok agama (muhakamat) wajib bersumber dari dalil yang pasti, baik dalam riwayat, maupun dalam petunjuk.

Ke-4, HTI percaya penegakan khilâfah ialah perintah agama yang diabaikan kebanyakan kaum muslimin. Padahal, menurut mereka, Islam sudah mewarisi Negara Madinah, selaku miniatur sebuah bangsa yang dinamakan negara Islam (Khilafah). Problem mendasar dari argumen ini ialah, kalau hal itu kewajiban, apalagi bersifat ushul, kenapa Nabi tidak meninggalkan prodak hukum yang bersifat baku, dan perundang-undangan yang terperinci, dan aplikatif terkait dengan keberlangsungan Negara Madinah?

Padahal, sebagaimana kritik Khalil Abdul Karim, untuk masuk toiletpun seorang muslim memperoleh bimbingan secara terperinci. Penting dicatat, para teoritisi menyebutnya selaku al-hakimiyah wa al-khilafah, terminologi ini cuma berhak untuk para Nabi dan Rasulnya saja, yang memperoleh bimbingan langsung dari Allah untuk menjalankan hak progretifnya, termasuk dalam politik-negara, dan bukan pada manusia biasa. (ad-Din wa Addaulah; Cairo: Nasyr City, 1995, h. 6-7).

Kelima, kalau HTI percaya pendirian khilâfah ialah termasuk kewajiban pokok agama, dia wajib sanggup memperlihatkan dalil muhkam dari sumber primer yang bersifat qath’î, baik yang tsubut maupun dilalah. Seandianya ditemukan keduanya, maka pertanyaan berikutnya ialah syariat yang mana? Tafsir siapa? Untuk konteks apa dan kapan? Daftar pertanyaan ini penting diusulkan, karena kata Ibnu Aqil, syariat itu amat bermacam, ada yang rigit dan fleksibel, kendati agama 1, tapi penerapan untuk mencapai keadilan dapat bermacam.

Katanya; Addin wahid, wasyariatu mukhtalifah? Ini belum lagi kalau kita komparasikan dengan sistem negara. Apakah bentuk khilâfah itu? Monarkhi murni? Teokrasi? Teodemokrasi? Atau apa?

Sebab problem-problem mendasar itulah, Imam Qurthûbî mengakui metode pengangkatan pemimpin dan bentuk negara bersifat dinamis, dialektik dan proposional, kepada kondisi dan antusias zamannya, sebagaimaan bentuk dan rupa-rupa suksesi kekuasaan yang berlangsng di antara para Khulafâ’ Râsyidûn.

Bahkan, Imam Qurthûbî mengumumkan seandainya pemimpin meraih kekuasaan dengan cara kudeta, dia tetap sah selaku pemimpin dan wajib dipatuhi, selagai perintahnya untuk tegaknya hukum dan keadilan berbarengan. (Tafsîr al-Jâmi’ li Ahkâm al-Qur’ân. Beirut: Dâr al-Kitâb al-Arabî, 2008, juz I, h. 311). Pandangan ini serupa dengan ijtihad Hujjatul Islam Imam al-Ghazali dan Imam Mawardi.

Untuk itulah, selaku pertanyaan atas tuntutan zaman, konsep negara bangsa (nation-state) ialah jawabannya.

Sebagaimana negara kita punya ideologi Pancasila, selaku pilihan ideal, sebab negara kita, selain multi-etnis, juga multi-religi dengan bentuk negara demokrasi. Selagi ummat bebas menjalankan agamanya, serta keadilan hukum dan kesejahteraan ummat dijadikan target Inti, maka sistem politik apapun dapat dinilai sudah "berjiwa Islami."

Tentu saja pemikiran ini bertolak belakang dengan ormas-ormas islam-radikal, seperti HTI yang masih berhalusinasi soal era Khalifah yang telah kadar luasa. Dan, atas dasar itulah, kami menyimpulkan, bahwa Tuhan, sesungguhnya tidak punya negara dan tidak butuh negara. Selaku makhluk di bumi, manusialah yang memerlukan negara sesuai takdir sejarahnya masing-masing. Wallahu'alam bishawab. [Warta Sunda/pin]


KH. Imam Jazuli, Pengasuh Pesantren Bina Orang Mulia Cirebon



Penjelasan: Disadur sepenuhnya dari tribunnews.com dengan judul asli 'KH Imam Jazuli: Kritik Nalar Atas Ideologi HTI'










Source link

Terima kasih kunjungannya, silahkan berkomentar...

Click to comment